Buku “Tata Kelola Pemilu: Perspektif UU Administrasi Pemerintahan” berusaha menjadi oase di tengah berbagai pergulatan dan dinamika mengenai penyelenggara pemilu di berbagai belahan dunia, maupun di Indonesia. Dimana tata kelola pemilu sendiri dapat diterjemahkan sebagai sebuah siklus dengan berbagai fase mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi maupun pengajuan rekomendasi untuk pemilu berikutnya.
Dalam konteks penyelenggaran pemilu di Indonesia, fase-fase tersebut sangat relevan dengan apa yang dijelaskan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Dengan demikian menjadikan UUAP sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan administratif maupun tata kelola pemilu menjadi kewajiban konstitusional yang harus diemban oleh setiap aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Buku ini terdiri dari enam bagian yaitu (1) konsepsi tata kelola pemilu; (2) sistem pemilihan umum; (3) lembaga penyelenggara pemilu; (4) metode alokasi kursi; (5) penyusunan dapil ‘sulapan’ pemilu 2024 ala KPU; dan (6) refleksi pemilu 2024. Keenam bagian dalam buku ini, tidak semata-mata hanya berdasarkan kumpulan teori, melainkan juga di dukung dengan berbagai studi kasus yang tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga kasus-kasus pada belahan bumi lainnya. Oleh karena itu, lahirnya buku ini bisa menjadi oase bagi para aktor-aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu untuk lebih memahami tata kelola pemilu secara komprehensif dengan berbagai contoh yang disajikan, sehingga mampu di aplikasikan untuk perbaikan pada pemilu yang akan datang.
Ulasan
Belum ada ulasan.